Kawasan lindung perikanan harus juga dinilai berdasarkan variabel sosial ekonomi, bukan hanya fitur-fitur fisik. Memprediksi keberhasilan ekologis hanya dengan melihat berapa luas atau usia dari kawasan konservasi/lindung/larang ambil, sangat tidaklah adil. Itu hanya seperti menilai buku dari sampulnya. Ada yang lebih dari itu.  Studi terbaru yang dilakukan oleh Tim Daw bersama dengan peneliti dari Australia dan Amerika Serikat menyoroti pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar, seperti kepadatan populasi manusia dan berapa banyak orang yang mematuhi aturan. Hal-hal tersebut lebih erat kaitannya dengan kemampuan kawasan konservasi untuk meningkatkan jumlah perikanan. Baca selengkapnya »

Meningkatnya ancaman terhadap terumbu karang di regional Bali dan Lombok, khususnya terkait Perubahan Iklim menuntut para pengelola terumbu karang berpacu dengan waktu dalam pengelolaan terumbu karang di daerah kelola terumbu karang masing-masing. Pada kesempatan ini para pengelola belajar untuk menggunakan faktor-faktor kelentingan terumbu karang dalam pertimbangan pengelolaan terumbu karang. Hal itulah yang dipelajari pada materi “Workshop Kelentingan Terumbu Karang dan Perubahan Iklim”, di Amed – Bali.

Workshop yang diadakan pada tanggal 27-29 Juli 2011 ini diselenggarakan oleh Reef Check Indonesia (RCI) berkolaborasi The Coral Reef Alliance (CORAL), The Nature Conservancy (TNC) dan National Atmospheric Administration (NOAA) Coral Reef Watch Program. Baca selengkapnya »

Setelah sekian lama diproses, masyarakat kecamatan Tejakula, melalui pemerintah desa dan kelompok nelayan, menyepakati rencana pembentukan Kawasan Konservasi Perairan Buleleng Timur yang mencakup wilayah kawasan ekosistem terumbu karang di Kecamatan Tejakula seluas 6.661.98 Ha.  Kesepakatan ini berlangsung dalam sosialisasi draft keputusan bupati Buleleng tentang Pencadangan KKP di Kab. Buleleng oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Buleleng tepat sehari setelah peringatan World Ocean Day (9/6/11) di Tejakula. Baca selengkapnya »