SEMARANG, KOMPAS- Dari 95.000 hektar kawasan hutan bakau di Provinsi Jawa Tengah, 61.000 hektar di antaranya masuk kategori rusak berat. Penyebab utamanya adalah alih fungsi lahan menjadi areal industri, tambak, pertanian, serta p ermukiman.

Reklamasi areal hutan bakau menjadi kawasan wisata juga menjadi penyebab kerusakan bakau yang memiliki fungsi utama menahan erosi dan abrasi air laut tersebut. Reklamasi yang dilakukan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan hidup sangat merusak ekosistem di kawasan pantai.

“Rusaknya hutan bakau, berdampak pula pada meluasnya banjir dan rob,” ungkap Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono, Rabu (18/6) di Kota Semarang.

Menurut Sri Puryono, perilaku masyarakat di kawasan pesisir dalam memanen bakau juga kurang memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian dan konservasi lingkungan hidup. Padahal, seharusnya, untuk setiap bakau yang ditebang harus dilakukan penanaman kembali.

Dari data Dinas Kehutanan Jateng, terdapat 14 kabupaten/kota yang kawasan hutan bakaunya masuk kategori rusak berat, yakni Kabupaten Cilacap, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Demak, Jepara, Pati, Rembang, serta Kota tegal, Pekalongan, dan Semarang.

Dari 14 daerah tersebut, kerusakan hutan bakau paling luas terjadi di Kabupaten Pati, yakni 17.000 hektar. Kerusakan hutan bakau di Kabupaten Demak juga cukup luas, mencapai 8.600 hektar.

Pakar manajemen lingkungan hidup Universitas Diponegoro Prof Sudharto Hadi menilai, kerusakan hutan bakau di Jawa Tengah salah satunya disebabkan minimnya lahan pantai yang dimiliki pemerintah. “Sekitar 65 persen dari kawasan pantai dimiliki oleh pihak swasta. Dengan demikian, fungsi kontrol pemerintah tidak bisa optimal,” jelasnya.

Untuk memperbaiki ekosistem hutan bakau, pemerintah telah merehabilitasi sejumlah kawasan hutan bakau di Jawa Tengah. Pada tahun 2007, telah dianggarkan dana dari Departemen Kehutanan sebesar Rp 3 juta per hektar, untuk merehabilitasi sekitar 5.000 hektar lahan bakau.

“Untuk tahun 2008-2009, kita sedang mendorong rehabilitasi secara swadaya oleh masyarakat supaya mereka memiliki kesadaran mengenai pentingnya hutan bakau,” kata Sri Puryono.