Pak Semir, demikian beliau akrab disapa rekan-rekannya. Pria dua anak ini tidak bosan-bosan memberi semangat kepada teman sesama nelayan untuk menyelamatkan terumbu karang di desanya, Desa Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali. Ia juga salah satu pengurus kelompok nelayan  Baruna Barata, yaitu kelompok nelayan yang menginisiasi pembentukan DPL Desa Tejakula.

Pak Semir turut aktif dalam upaya pembentukan DPL Desa Tejakula semenjak tahun 2008 dan hingga kini beliau beserta rekan-rekannya masih aktif melakukan pengawasan DPL.

Mulai dari pengamatan kondisi DPL maupun edukasi dengan memberikan penjelasan akan arti penting terumbu karang dan peraturan-peraturan di DPL kepada nelayan lain yang sering mencari ikan pada wilayah tersebut.

Sempat 12 tahun merantau ke Jakarta, kecintaannya dan kedekatannya dengan laut membuatnya kembali ke desa dan bergabung dengan kelompok nelayan yang sudah berdiri sejak 1984, .

“Saya mencintai laut dan kelompok nelayan ini. Saya ingin nelayan disini tetap melaut, maka saya mendorong teman-teman untuk ikut serta dalam upaya penyelamatan laut.” Ujarnya, “Apabila kelestarian laut terjaga, nelayan juga yang akan mendapat untung.” Imbuhnya dengan semangat.

“Melestarikan kaang (bahasa Bali karang) bukan cuma urusan perut hari ini, tapi juga untuk masa depan anak-anak kita kan?” tegasnya.

Pak Semir dan rekan-rekannya adalah sekelompok pahlawan lingkungan. Perjuangan mereka sangat sederhana, agar terumbu karang tidak dirusak sehingga mereka tetap mendapat ikan dan bisa menghidupi keluarga mereka. Mereka adalah contoh segelintir orang yang rela mengurangi sedikit “penghasilannya” demi tabungan untuk anak cucunya kelak.

” Konsep DPL ini cukup mudah kami pahami dan laksanakan karena modelnya seperti orang menabung, “katanya menjelaskan tentang model DPL yang mereka bentuk ,” Tempat yang kita jadikan tabungan (zona inti) tidak kita ambil ikannya, supaya tambah banyak dan besar-besar, dan pasti menyebar ke sekelilingnya nah ikan di luar daerah tabungannya ini yang kita ambil”.

Negara dengan rangkaian pantai berpasir di Samudera India yang terkenal dengan alam bawah laut dan resort-resort mewahnya itu, berencana menjadi negara netral karbon pada 2020 dengan beralih menggunakan energi terbarukan seperti angin dan matahari serta berharap bisa menarik investasi asing.

Presiden Maladewa Mohamed Nasheed, yang juga menjadi salah seorang pembicara terdepan dalam Konfrensi Internasional Perubahan Iklim di Kopenhagen, Desember 2009 menyatakan bahwa Maladewa bisa diselamatkan.” Negara saya memang berada dalam bahaya tetapi saya tidak percaya kalau kami telah dikutuk.  Jika seluruh dunia bersatu melawan polusi karbon dan bersama-sama mendukung pembangunan hijau, maka kita bisa mengontrol krisis iklim itu,” katanya.

Ia menegaskan kembali bahwa akhir abad ini, para akar memperkirakan tinggi air laut akan mencapai tahap paling mengkhawatirkan, yaitu dua meter. Itu jika semua usaha kita gagal. Jika kita menangani masalah ini lebih baik, air laut naik tidak lebih dari semeter.  Kami bisa menyesuaikan diri dengan beberapa perubahan ini, bahkan jika sebagian dari seluruh pulau ini harus dievakuasi. “Setiap negara merugi jika kita tidak mengontrol polusi karbon. Jadi di satu sisi kita semua adalah warga Maladewa.” tegas M Nasheed.

Disinggung mengenai  berapa yang harus dibayar untuk menjadi negara netral karbon, Presiden mengatakan bahwa tidak ada yang bilang ini akan murah atau gampang. Kami sebenarnya sudah membayar banyak untuk mengimpor minyak yang digunakan untuk listrik. Kira-kira 300 ribu dolar AS per hari dengan harga 50 dolar per barel.

Beberapa pengamat sendiri memperkirakan dibutuhkan 1,1 miliar dollar AS untuk negara berpenduduk 310 ribu orang ini.

Maladewa sendiri, menurut Presiden telah mendorong sektor swasta untuk menanamkan banyak investasi di bidang infrastruktur. Perusahaan swasta diarahkan untuk berinvestasi di energi terbarukan, pembangkit listrik dari olahan sampah, atau skema penghematan energi yang akan mendatangkan keuntungan yang sehat selama bertahun-tahun.

Permasalahan dari investasi ini menurut presiden ialah listrik tenaga angin dan matahari tidak stabil jadi Maladewa membutuhkan dukungan yang lain. “Inilah tantangan terbesar kami, “ imbuh Presiden.

Maladewa sejauh ini belum memberlakukan pajak ekstra untuk turis.  Mereka juga belum mempunyai rencana untuk menarik pajak ‘hijau’ dari turis.

Terkait Konferensi Internasional Perubahan Iklim berikutnya di Meksiko, November mendatang, Presiden menyatakan kekhawatirannya akan penyimpangan arah kesepakatan.

”Ketakutan terbesar saya adalah satu  kesepakatan yang ambisius dan mengikat akan selalu ditahan-tahan, lalu pembicaraan mengenai iklim mulai menyerupai negosiasi dagang, putaran perundingan tanpa akhir dengan sedikit kemajuan pada akhirnya.”

“Kita harapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat menyampaikan masalah ini kepada pemerintah federal Australia saat mengadakan pertemuan dengan PM Australia Kevin Rudd di Canberra, pekan depan,” kata pemerhati masalah Laut Timor Ferdi Tanoni di Kupang,4 Maret lalu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan berkunjung ke Papua New Guinea (PNG) dan Australia pada 8 Maret 2010 (hari ini).

ANTARA menyebutkan, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya diundang oleh Presiden SBY untuk ikut serta dalam lawatan presiden ke Australia pada 8 Maret mendatang.

Tanoni yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) mengatakan, cukup beralasan bagi Indonesia untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Australia dan operator ladang minyak Montara terkait dengan pencemaran minyak di Laut Timor.

Berdasarkan hasil analisis sampel minyak dan air dari Laut Timor perairan Indonesia yang dilakukan oleh Leeders Consulting Australia atas permintaan Komisi Penyelidikan Tumpahan Minyak Montara Australia, telah terbukti bahwa kandungan minyak yang mencemari perairan Indonesia di Laut Timor serupa dengan tumpahan minyak yang dimuntahkan dari ladang Montara.

Hasil analisis Laboratorium Fakulatas MIPA Universitas Indonesia terhadap kandungan minyak asal Montara mencapai 38,15 persen serta kandungan zat timah hitam dan zat berbahaya lainnya mencapai lebih dari 100 kali dari kadar normal yang seharusnya.

Tanoni mengemukakan ledakan dahsyat sumur minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009 lalu, baru berhasil dihentikan sementara pada awal November 2009 setelah memuntahkan lebih dari 500.000 liter minyak mentah, gas, kondensat dan zat timah hitam setiap harinya ke Laut Timor.

Tanoni kemudian membuat perbandingan antara bencana meledaknya sumur minyak di ladang Montara dengan bencana meledaknya Exxon Valdez di Laut Alaska, Amerika Serikat pada 1989.

Secara garis besar, ia menguraikan bencana Exxon Valdez akibat pecahnya tanker raksasa Exxon Valdez pada Maret 1989 dan tenggelam di Prince William Sound, pantai Barat Amerika Serikat, memuntahkan lebih dari 11 juta gallon (42 juta liter) minyak mentah dan mencemari perairan serta lingkungan di Teluk Alaska.

“Kerugian yang ditimbulkan yang dapat dihitung secara kasar dalam kasus ini saja sangat dahsyat, antara lain membunuh sekitar 350.000 burung camar, 5.800 anjing laut, burung rajawali dalam jumlah yang tidak terhitung, jutaan ikan salmon dan jenis ikan lainnya termasuk ikan paus dan biota laut lainnya,” katanya.

Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan walaupun sudah 20 tahun sejak bencana tersebut terjadi disimpulkan bahwa hanya 25 persen saja hayati laut yang masih bertahan hidup akibat dari pencemaran tersebut.

Untuk membersihkan perairan dan lingkungan, kata Tanoni, pemilik Exxon Valdez mengeluarkan biaya sekitar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara masyarakat Cordova, sebuah desa nelayan yang terletak di Prince William Sound, memperkarakan pemilik tanker Exxon Valdez untuk melakukan ganti rugi sebesar lima miliar dolar Amerika Serikat, katanya mencontohkan.

“Bila kita bandingkan dengan bencana Montara yang mencemari Laut Timor, justru jauh lebih besar dan lebih berbahaya karena lebih dari 40 juta liter minyak mentah bercampur gas, kondensat dan zat timah hitam serta zat-zat kimia lainnya telah mencemari Laut Timor dan sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat,” katanya.

Sumber : Antara

Lebih lanjut kunjungi pengumuman resmi lomba di media indonesia

Mr. Ray: All new explorers must answer a science question. You live in what kind of home?
Nemo: An anemonemone. Amnemonemomne.
Mr. Ray: That’s okay kid, dont hurt yourself.

Masih ingat dialog film di atas? Tepat, itu adalah potongan dialog dari film Finding Nemo, film hollywood mengenai pencarian seekor ikan badut (clown fish). Kali ini kita akan membahas tentang si ikan lucu ini.

Ikan badut atau ikan anemon berasal dari famili Pomacentridae. Salah satu famili terbesar dalam komunitas ikan karang. Hingga saat ini diketahui ada sekitar 28 (dua puluh delapan) spesies. 27 (dua puluh tujuh) spesies diantaranya termasuk dalam marga Amphiprion dan satu lainnya marga Premnas.

Ikan badut umumnya berwarna kuning, oranye, kemerahan, hitam dan putih dengan motif badan cenderung berupa garis. Kemungkinan warna dan motifnya yang berwarna menyala ini yang membuatnya dijuluki badut/clown. selain tentu saja bentuknya yang cenderung bulat. Ukuran maksimalnya bisa mencapai 10 – 18 cm. Uniknya, ikan badut jantan cenderung memiliki tubuh lebih kecil daripada betinanya.

Ikan badut diketahui merupakan ikan yang mempunyai daerah penyebaran yang relatif luas, terutama di daerah seputar Indo Pasifik. Satu jenis, yaitu Amphiprion bicinctus, diketahui merupakan spesies endemik Laut Merah. Mereka, pada umumnya, dijumpai pada laguna-laguna berbatu di seputar terumbu karang, atau pada daerah terumbu dengan kedalaman kurang dari 50 meter dan berair jernih.

Di habitatnya, tepat seperti yang disebutkan Nemo dalam dialog di atas, ikan-ikan ini hidup bersimbiosis mutualisme dengan anemon (salah satu hewan invertebrata laut, melekat pada substrat dan memiliki tentakel menyerupai jari-jari).

Ikan badut tidak menempati semua anemon. Pada umumnya tiap spesies memiliki kecenderungan tinggal pada jenis anemon tertentu. Anemon marga Heteractis dan Stichodactyla merupakan yang paling sering dijumpai bersimbiosis dengan ikan badut.

Di alam, ikan badut tidak pernah pergi jauh dari anemonnya. Jadi selain menyediakan makanan untuk ikan badut, anemon juga memberikan perlindungan bagi ikan badut untuk menghindari pemangsanya.

Makanan ikan badut biasanya berupa invertebrata kecil yang  melekat di tentakel anemon. Umumnya invertebrata ini membahayakan anemon. Di sisi lain kotoran dari ikan badut memberikan nutrisi untuk anemon. Ikan badut merupakan ikan omnivore (pemakan hewan dan tumbuhan), jadi selain invertebrata kecil alga juga diketahui memenuhi 20 – 25% kebutuhan nutrisinya.

Anemon memiliki sengatan beracun yang hanya dapat ditahan oleh ikan badut dan beberapa jenis ikan damsel yang lain, mekanisme tersebut dapat terjadi karena lapisan lendir pada ikan badut sebagian besar berbahan dasar gula bukan protein. Hal ini akan menjadikan anemon tidak mengenali ikan sebagai musuh sehingga anemone tidak menyengat ikan badut.

Tubuh ikan badut mengalami koevolusi dengan spesies anemon spesifik yang biasa ditempati sehingga tubuhnya membentuk semacam kekebalan dari sengatan anemone yang ditempati. Sebuah penelitian yang dilakukan terhadap Amphiprion percula menunjukkan spesies ini dapat mengembangkan resistensi terhadap racun dari Heteractis magnifica, tetapi ia tidak sepenuhnya terlindungi, karena telah ditunjukkan secara eksperimental ikan tersebut mati ketika kulit tubuhnya yang tidak berlendir tersengat oleh anemon.

Ikan badut hidup dalam kelompok kecil dalam satu anemon. Kelompok ini terdiri dari pasangan induk, beberapa ikan jantan muda, dan beberapa juvenil (anakan ikan) yang berkelamin jantan. Ketikan betinanya mati, ikan jantan yang dominan akan berubah kelamin menjadi betina, strategi ini dikenal sebagai sequential hermaphroditism (perubahan kelamin secara berurutan), karena semua ikan badut terlahir jantan dan ketika dalam kelompoknya tidak memiliki betina salah satu dari mereka akan berubah menjadi betina.

Ikan badut meletakkan telurnya di permukaan datar dekat dengan anemon tuan yang ditinggali. Di alam, Ikan badut bertelur sekitar saat bulan purnama dan pejantannya akan menjaga telur-telur ini sampai mereka menetas sekitar 6 – 10 hari kemudian, biasanya penetasan terjadi saat malam hari, kurang lebih 2 jam setelah matahari terbenam.

Ikan badut adalah jenis ikan hias air laut yang berhasil dikembangbiakkan di penangkaran dalam skala besar. Ikan badut dapat menjalani siklus hidupnya di bak-bak adan aquarium, walaupun ada beberapa spesies yang menjadi sangat agresif ketika dibiakkan di penangkaran.

Para peneliti juga menemukan efek perlindungan dari DPL umumnya akan semakin baik seiring dengan berjalannya waktu.

Temuan yang diterbitkan dalam edisi 17 Februari jurnal ilmiah PLoS One, mengkonfirmasi hasil dari survei Reef Check pertama mengenai nilai penting DPL terkait kesehatan terumbu karang.

Seperti yang telah terbukti sebelumnya bahwa DPL berhasil melestarikan sumber daya ikan, ini juga memberi optimisme bagi para peneliti bahwa DPL secara tidak langsung membantu karang dengan  memulihkan rantai makanan di terumbu. Penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa kawasan konservasi tersebut dapat langsung melindungi karang dari masalah penangkapan berlebihan, kerusakan akibat jangkar dan polusi dari aliran sedimen dari daratan.

Ilmuwan Kelautan Elizabeth Selig, Ph.D., dan John Bruno, Ph.D., dari University of North Carolina di Chapel Hill, menganalisis database global hasil survei di 8,534 tutupan karang hidup antara tahun 1969 dan 2006. Mereka membandingkan perubahan tutupan karang di 310 DPL dengan daerah-daerah disekitarnya yang tidak dilindungi, meliputi 4.456 terumbu di 83 negara.

Tutupan karang, atau persentase dasar laut yang ditutupi oleh karang hidup, merupakan ukuran kunci kesehatan suatu ekosistem terumbu karang.

“Kami menemukan bahwa rata-rata, tutupan karang di DPL cenderung konstan, tapi tidak terjadi pada daerah yang tidak dilindungi,” kata Selig, yang sedang menyelesaikan disertasi doktor di UNC. Dia sjuga merupkan peneliti di Conservation International.

John Bruno, Associate professor of marine sciences in the UNC College of Arts and Sciences, mengatakan hasil survei juga menunjukkan manfaat kawasan indung  meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Awalnya, tutupan terumbu menurun ketika DPL dibentuk dan ditetapkan. Namun, beberapa tahun kemudian, tingkat penurunan melambat dan kemudian berhenti.

Di Karibia misalnya, tutupan terumbu menurun selama sekitar 14 tahun setelah perlindungan dimulai- mungkin terkait waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan perikanan – namun kemudian berhenti menurun dan mulai meningkat.

Di Indo-Pasifik, tutupan karang terus menurun selama lima tahun pertama setelah DPL didirikan, lalu mulai membaik, akhirnya mencapai tingkat pertumbuhan dua persen pertahun setelah dua dekade.

“Mengingat waktu yang dibutuhkan untuk memaksimalkan manfaat ini, masuk akal untuk membangun lebih banyak DPL. Pihak berwenang juga perlu untuk memperkuat upaya-upaya dalam penegakan aturan di daerah-daerah yang sudah memiliki DPL, “kata Bruno.

Tahun 2004 hingga 2005, fase dimana database yang paling lengkap, tutupan terumbu dalam DPL meningkat sebesar 0,05 persen di Karibia dan 0,08 persen di Pasifik dan Samudra Hindia. Sebaliknya, tutupan terumbu karang yang tidak dilindungi menurun rata-rata 0,27 persen di Karibia, dan 0,41 persen dan 0,43 persen di Samudra Hindia dan Pasifik.

Tulisan ini mencatat bahwa hasil ini mungkin merupakan perkiraan yang konservatif berdasarkan manfaat karena peraturan yang bertujuan untuk mengontrol nelayan, perburuan dan kegiatan lain yang banyak dilakukan dalam DPL di daerah tropis kurang ditegakkan. Selain itu, sebagian besar merupkan daerah lindung yang baru saja didirikan (hampir 60 persen dari survei mengatakan bahw DPL berusia kurang dari 15 tahun).

“Walaupun perubahan tutupan karang dari tahun ke tahun  mungkin terlihat sangat sepele dalam jangka pendek, efek kumulatif selama beberapa dekade bisa menjadi sangat bagus,” kata Selig.

Selig dan Bruno mengatakan masih harus dilihat apakah  manfaat DPL cukup untuk mengurangi kerugian akibat hilangnya karang akibat penyakit dan peristiwa pemutihan karang, yang diperkirakan akan meningkat akibat perubahan iklim.

Pernyataan ini berdasar termuan mereka bahwa peristiwa pemanasan seperti kejadian El Niño tahun 1998 telah mengurangi efek positif dari zona pelindung secara drastis. “DPL jelas merupakan alat utama untuk konservasi terumbu karang, tetapi kita masih harus fokus pada impelementasi kebijakan yang dapat mengurangi efek negatif dari perubahan iklim,” kata mereka.

Direktur Eksekutif Reef Check, Dr Gregor Hodgson mencatat:

“Jenis meta-analisis ini sangat penting karena menggunakan dataset besar dan rentang geografis yang luas sehingga memungkinkan munculnya pola-pola utama yang sering terkubur ketika melihat beberapa site, daerah atau tahun.”

Tulisan ini menegaskan adalah bahwa pengelolaan DPL  yang dilakukan dengan baik menghasilkan rerata tutupan karang yang lebih tinggi, walaupun faktanya mengatakan bahwa banyak DPL hanya diatas kertas. Namun, ini membuktikan bahwa sebuah pengelolaan lebih baik dibanding tidak ada sama sekali.

Hal ini mengindikasikan beberapa hal yaitu:

• Perlu melanjutkan program monitoring jangka panjang untuk melihat tren yang mungkin butuh waktu puluhan tahun untuk dapat dianalisa hasilnya.
• Pemerintah harus terus menekan agar sistem pengelolaan  DPL semakin baik.
• Untuk negara yang sangat menggantungkan perekonomian pada sektor wisata – tutupan karang yang tinggi serta banyaknya ikan besar adalah daya tarik wisatawan- sehingga DPL merupakan investasi yang sangat besar manfaatnya, seperti investasi DPL di Belize yang telah memberikan keuntungan berlipat karena ikan dan karangnya yang melimpah.

Klik disini untuk tulisan/paper lengkapnya.

“Dengan disepakatinya 6 keputusan dan Deklarasi Nusa Dua maka akan menjadi landasan penting bagi pengelolaan lingkungan hidup internasional,” kata Menteri Negara Lingkungan Hidup (MenLH) Gusti Muhammad Hatta dalam siaran pers Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Gusti mengatakan kesepakatan untuk mensinergikan ketiga konvensi terkait perpindahan bahan dan limbah kimia antar Negara tercapai dengan semangat kebersamaan di Bali. “Hal ini adalah baru pertama kalinya terjadi di dunia dimana tiga konvensi dapat disinergikan,” katanya.

IPBES didasari atas perlunya meningkatkan hubungan antara kajian ilmiah dengan kebijakan di bidang keanekaragaman hayati dan ekosistem ( improving the Science-Policy interface for biodiversity and ecosystem services).

Hal itu akan disampaikan pada pertemuan Conference of the Parties (COP) ke 10 dari Convention on Biodiversity yang akan dilaksanakan di Nagoya Jepang pada bulan Oktober 2010 dan pada pertemuan General Assembly PBB pada bulan September 2010.

Keputusan terkait kelautan yang merupakan usulan dari Pemerintah Indonesia juga dapat diterima dengan baik oleh semua pihak, dengan beberapa catatan dan perbaikan yang juga sejalan dengan posisi Indonesia.

Proses konsultasi tentang opsi pembiayaan bagi upaya penanganan bahan kimia dan limbah yang dilakukan oleh negara-negara anggota juga berjalan dengan baik. Proses tersebut menekankan pada kebutuhan untuk memberikan perhatian pada upaya-upaya untuk meningkatkan prioritas politik yang terkait dengan pengelolaan bahan kimia dan limbah yang tepat, serta meningkatnya kebutuhan akan akses pembiayaan yang berkelanjutan, terprediksikan, cukup dan terjangkau, bagi pengelolaan bahan kimia dan limbah.

Secara substansi rancangan “Guideline for the Development of Domestic Legislation on Liability, Response Action and Compensation for Damage Caused by Activities Dangerous to the Environment” dan “Guidelines for the Development of National Legislation on Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters” bersifat sukarela dan tidak mengikat (voluntary and non-legally binding).

Kedua rancangan tersebut akan menjadi pedoman penyusunan peraturan nasional di bidang tanggung jawab, aksi tanggap dan kompensasi kerugian akibat kegiatan yang berbahaya bagi lingkungan hidup serta pengembangan hukum nasional di bidang akses informasi, partisipasi publik dan keadilan.

Tujuan penyusunan kedua rancangan dimaksud adalah untuk memberikan pedoman umum bagi negara-negara khususnya negara berkembang dalam mengembangkan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah, sesuai dengan Prinsip 10 Deklarasi Rio tahun 1992.

Dalam proses konsultasi tingkat menteri telah dibahas dua isu yaitu keanekaragaman hayati dan ekosistem serta Ekonomi Hijau. Untuk isu keanekaragaman hayati dan ekosistem dibahas antara lain peningkatan hubungan kajian ilmiah dengan kebijakan, International Year Biodiversity (IYB), target kehilangan keanekaragaman hayati pada tahun 2010 serta The Economics of Ecosystem and Biodiversity (TEEB).

Sedangkan dalam pembahasan dan diskusi tentang konsep Ekonomi Hijau, konsep yang diperkenalkan oleh UNEP  ini adalah sebuah konsep pembangunan yang memberikan perhatian lebih terhadap pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta mengupayakan sumber-sumber pembiayaan bagi investasi lingkungan.

Hal lain yang juga disepakati adalah Deklarasi Nusa Dua yang merupakan komitmen dari para Menteri Lingkungan mencakup isu-isu lingkungan global, yaitu perubahan iklim (climate change), pembangunan berkelanjutan (sustainable development), international environmental governance and sustainable development, ekonomi hijau (green economy) dan keanekaragaman hayati dan ekosistem (biodiversity and ecosystem).

Deklarasi Nusa Dua merupakan usulan Indonesia dan Serbia yang kemudian diangkat menjadi usulan dari Presiden the Governing Council UNEP.  Yang kemudian disepakati oleh peserta.

Dr Donner mencoba menyelidik mengenai fenomena pemutihan karang. Disebutkannya, karang mendapatkan sebagian besar energi mereka dari alga mikroskopik (zooxanthellae) yang hidup pada jaringan tubuhnya. Alga ini juga memberi warna pada karang. Ketika faktor-faktor lingkungan telah melebihi batas toleransi kehidupan mereka (terutama meningkatnya suhu air laut), simbiosis antara karang dan akan berakhir karena karang akan melepaskan zooxanthellae dari dalam jaringan tubuhnya. Karang akan kehilangan suplai energi utamanya. Kondisi ini membuat karang  dalam kondisi sekarat dan bila keadaan habitat tidak segera membaik karang ini akan mengalami kematian.

Dari studinya terkait frekuensi kejadian pemutihan karang, Ia mengatakan bahwa pemutihan karang massal merupakan peristiwa yang dianggap sangat langka 30 tahun yang lalu. Pada konferensi AAAS ia berbicara tentang prediksi terjadinya pemutihan karang dalam skenario iklim yang berbeda dan hasilnya, menurut Dr Donner,  terlihat buruk bagi terumbu karang.

“Bahkan jika kita menghentikan produksi emisi hari ini, planet ini masih memiliki beberapa panas yang tersisa di dalamnya. Itu cukup untuk memicu terjadinya pemutihan karang di seluruh dunia,” katanya.

Mengingat ratusan juta orang yang tinggal di daerah tropis yang bergantung pada terumbu karang untuk makanan, pendapatan, pariwisata dan perlindungan pantai, hilangnya karang merupakan masalah sungguh serius.

Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya suram. Dr Donner mengatakan bahwa tidak ada orang yang memprediksi bahwa terumbu karang akan punah; mereka akan terus bertahan hidup, tetapi hanya di habitat tertentu, seperti daerah yang terlindung. Kenyataan yang terjadi adalah makin berkurangnya prosentase tutupan terumbu karang .

Dalam rangka untuk melihat masa depan terumbu karang, Dr Donner sedang melakukan penelitian di daerah  ekuator  tengah Pasifik, karena pulau-pulau dan terumbu karang di wilayah itu telah mengalami kejadian El Nino yang berulang kali.

Berdasarkan penelitian ini, mereka cenderung mampu bertahan terhadap suhu yang cenderung lebih tinggi dari daerah lain di planet ini dari tahun ketahun. Dr Donner mempelajari karang di wilayah ini untuk memahami bagaimana mereka menjadi berbeda secara biologis, dan bagaimana hal itu telah menjadikan mereka mampu bertahan dalam air hangat yang mungkin membunuh terumbu di daerah lain di planet ini.

Sumber : www.sciencedaily.com

Menurut pengajar pada Jurusan Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan Hatta Sjahrir di Banda, La Ode Junaidin, sampah plastik bekas kemasan ikan itu umumnya dibuang awak kapal. ”Awak kapal timbang yang membeli ikan hasil tangkapan nelayan Banda tidak sedikit yang membuang plastik langsung ke laut, Selain itu, ada juga limbah rumah tangga.” katanya.

Camat Banda Yusran Usemahu berkilah, kotornya perairan Banda karena belum ada sarana dan prasarana pembuangan sampah, seperti tong sampah, gerobak sampah, dan mobil pengangkut sampah. ”Tempat pembuangan akhir pun dibuat seadanya, tidak ada pengolahan sama sekali,” ujarnya.

Dilaporkan media Indonesia, pelaksanaan acara tahunan ‘Sail Indonesia 2010′ yang kali ini berpusat di Banda Neira, Maluku, menghabiskan anggaran lebih dari Rp40 miliar.

“Dari APBD ada Rp12 miliar, dari tiga Ditjen di Kementerian Kelautan dan Perikanan ada Rp9,5 miliar, dari Kementerian Kordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) kurang lebih bisa Rp20 miliar,” kata Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Aji Sularso, pada peluncuran ‘Sail Banda’ di Jakarta, awal Februari 2010.

Anggaran dari APBD, menurut dia, akan digunakan untuk mempersiapkan fasilitas di daerah. Anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan akan digunakan untuk berbagai program acara, sedangkan anggaran dari Kemenko Kesra akan digunakan untuk pembiayaan bahan bakar kapal rumah sakit KRI DR Suharso. “Selain untuk bahan bakar anggaran dari Kemenko Kesra digunakan juga untuk kegiatan bakti sosial yang akan melibatkan masyarakat luas,” ujar dia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, selaku Ketua Panitia Nasional Sail Banda mengungkapkan bahwa tujuan utama acara ini untuk menjadikan Ambon sebagai pintu gerbang pariwisata di kawasan timur Indonesia.

Tidak hanya itu, ia menegaskan bahwa dampak jangka panjang pelaksanaan Sail Banda diharapkan dapat mengangkat kekayaan alam Maluku, hingga akan dibuat sebuah tim yang melibatkan universitas untuk memperoleh datanya.

Selain itu, ia berharap dengan ramainya Maluku dapat meningkatkan ketertarikan investor China di wilayah tersebut. Hal ketiga yang diharapkan, yakni adanya pelayanan kesehatan untuk rakyat pesisir. Tidak heran Menko Kesra datang langsung ke wilayah-wilayah tersebut.

Sementara itu, Menko Kesra Agung Laksono mengatakan bahwa kegiatan Sail Banda ini dilaksanakan untuk mendorong ekonomi di wilayah timur. Menurut dia, dengan mempromosikan alam, budaya, dan tempat bersejarah maka akan mendorong pertumbuhan pariwisata.

Disadur dari : kompas.com dan media indonesia

Hingga saat ini, para ilmuwan percaya bahwa kalsium karbonat lautan, yang berperan dalam sifat alkali air laut, datang dari luar kerangka plankton mikroskopik. Studi ini memperkirakan bahwa 3 sampai 15 persen kalsium karbonat lautan sebenarnya dihasilkan oleh ikan tepatnya dalam usus dan kemudian dibuang. Ini adalah perkiraan yang konservatif dan tim peneliti dari Inggris, Amerika dan Kanada percaya hal ini memiliki potensi untuk menjadi lebit tinggi tiga kali lipat.

Ikan bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi yang besar dalam rangka menjaga keseimbangan keasaman laut. Para peneliti memperkirakan bahwa peningkatan suhu dan naiknya CO2 akan mendorong ikan untuk menghasilkan lebih banyak kalsium karbonat.

Terkait penelitian ini, tim peneliti membuat dua model komputer independen.Langkah pertama kalinya ialah perkiraan massa total ikan di laut. Mereka memperkirakan ada 812 dan 2050 juta ikan bertulang sejati di laut. Mereka kemudian menggunakan penelitian skala lab untuk menetapkan bahwa ikan ini memproduksi sekitar 110 juta ton kalsium karbonat per tahun.

Kalsium karbonat, bahan berkapur berwarna putih yang membantu mengontrol keseimbangan keasaman atau pH air laut. Keseimbangan pH sangat penting bagi kesehatan ekosistem laut, termasuk terumbu karang, dan penting dalam mengendalikan bagaimana lautan akan mudah menyerap CO2 di atmosfer yang diperkirakan akan makin meningkat di masa mendatang.

Kalsium karbonat ini diproduksi oleh tulang ikan, yaitu kelompok yang mencakup 90% dari spesies ikan laut di dunia, kecuali keluarga hiu atau pari. Ikan – ikan ini terus-menerus meminum air laut untuk menghindari dehidrasi, hal ini memaksa mereka untuk mencerna kelebihan kalsium yang kemudian menjadi kalsium karbonat berupa endapan kristal dalam usus. Kemudian ikan akan mengeluarkan padatan kapur yang sering disebut batu usus melalui proses yang terpisah dari pencernaan dan produksi kotoran.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kalsium karbonat yang diekskresikan oleh ikan secara kimiawi sangat berbeda dengan yang dihasilkan oleh plankton. Hal ini membantu menjelaskan sebuah fenomena yang membingungkan para ahli kelautan: laut menjadi lebih basa pada kedalaman yang dangkal.

Kalsium karbonat yang dihasilkan oleh plankton tidak berpengaruh terhadap perubahan alkalinitas ini, karena mereka tenggelam ke kedalaman yang lebih dalam bahkan seringkali tertimbun dalam sedimen dan batu-batuan selama jutaan tahun. Sebaliknya, ikan mengeluarkan kalsium karbonat yang lebih mudah larut di kedalaman dangkal (antara 500 – 1000 meter).

Penulis utama, Dr Rod Wilson dari University of Exeter (Inggris) menyatakan “Perkiraan paling konservatif kami menyarankan bahwa 3 sampai 15 persen kalsium karbonat lautan berasal dari ikan, namun rentang ini bisa sampai tiga kali lebih tinggi. Kita juga tahu bahwa kalsium karbonat ikan berbeda dari yang dihasilkan oleh plankton. Penemuan-penemuan ini bisa membantu menjawab teka-teki lama para ahli kimia oseanografi, tetapi mereka juga mengungkapkan keterbatasan pemahaman kita mengenai siklus karbon lautan.”

Para peneliti memprediksi bahwa kombinasi dari peningkatan suhu laut dan meningkatnya CO2 abad ini akan memicu ikan untuk menghasilkan lebih banyak kalsium karbonat. Hal ini disebabkan oleh dua alasan. Pertama, suhu yang lebih tinggi secara keseluruhan merangsang metabolisme dalam ikan dan mendorong semua proses biologis mereka untuk berjalan lebih cepat. Kedua, peningkatan CO2 di dalam darah mereka secara langsung menstimulasi produksi karbonat oleh usus secara khusus.

Sumber: http://www.sciencedaily.com

Kegiatan pendataan dengan snorkeling ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan pengenalan alam dari pegunungan hingga lautan yang harus dilalui oleh para siswa ini. Setelah hari sebelumnya mereka hiking di gunung Batur dan mengenal ekosistem hutan maka hari rabu 23 Feb 2010 mereka turun ke Laut untuk mempelajari ekosistem laut.

Cuaca yang cerah dan jarak pandang perairan yang bagus menambah semangat anak-anak untuk snorkeling, meskipun badan terasa pegal karena kegiatan hari sebelumnya. Mereka melakukan snorkeling di dua lokasi yaitu lokasi dengan terumbu karang bagus dan lokasi dengan terumbu karang yang jelek untuk perbandingan. Kegiatan hari itu ditutup dengan penjelasan pengolahan data dan pemilihan tim terbaik. Kemudian perjalanan dilanjutkan untuk melakukan petualangan lainnya.

Kegiatan seperti ini merupakan inovasi baru yang dapat dilakukan para siswa. Jasi, selain berwisata menikmati keindahan Pulau Dewata para siswa juga memperoleh pengalaman dan tambahan pengetahuan.

Koordinator Negara Guyana urusan penyu Romeo DeFreitas menyatakan bahwa penambahan populasi penyu untuk beberapa spesies tergolong lambat, terutama penyu hijau. Pada tahun 2008 jumlahnya ratusan tetapi tidak lebih dari 500 ekor pada musim tersebut. Sementara lebih dari 21 tahun terakhir puncaknya terdapat pada tahun 2006 dan 2007.

Menurut survey penyu belimbing menunjukkan peningkatan rata-rata 20 ekor penyu semalam selama puncak musim bertelur pada bulan Mei – Juli. Jumlah peneluran penyu belimbing ini terus meningkat semenjak tahun 2000 dan puncaknya adalah tahun lalu sejumlah lebih dari 2000 ekor dalam satu musim.

Sementara itu, penyu lekang menurun secara drastis menjadi nol, tanpa tercatat bersarang untuk musim 2009. telah diketahui bahwa salah satu penyebab penyu tidak bersarang adalah pakan. Sebagai contoh, makanan utama penyu belimbing adalah ubur-ubur, penyu belimbing akan mengikuti arus ketika mereka mengikuti ubur-ubur yang terbawa arus laut dan Penyu hijau makan rumput laut di sepanjang tepian benua. Di lain pihak, penyu sisik dan penyu lekang makan udang dan kerang-kerangan. Saat ini penelitian menunjukkan bahwa makanan utama mereka mengalami over fishing (penangkapan berlebihan).

Selama bertahun-tahun terdapat banyak halangan untuk penyu yang akan bersarang di panyai Guyana, khususnya penangkapan insidental oleh kapal nelayan dengan jaring insang yang panjang dan beroperasi di sekitar lokasi peneluran.

Penyu masih banyak ditangkap dan telurnya juga diambil oleh nelayan di beberapa pantai yang tidak dimonitor, hal ini diduga disebabkan karena kesulitan ekonomi dan sumber daya manusia. DeFreitas menjelaskan bahwa rencana GMTCS untuk musim peneluran 2010 yang dimulai pada bulan Februari adalah memonitor tempat peneluran utama yang akan ditentukan pada survey awal bulan. Survey ini akan mengindikasikan aktivitan awal peneluran dan perkembangan pantai.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa akan ada organisasi yang melakukan program-program pendidikan berkelanjutan, termasuk membawa siswa lokal dari berbagai sekolah mulai dari pertengahan bulan April-pertengahan bulan Mei untuk ikut serta dalam upaya konservasi secara langsung di pantai. Antara lain menandai dari penyu dewasa, memindahkan telur ke tempat penetasan, pelepasan tukik ke laut, dan sesi kelas. Semua ini akan dilakukan bersama dengan program pendidikan kesadaran untuk masyarakat nelayan.

Selain itu, mereka juga akan melakukan survei pada kapal penangkap ikan di laut dan juga di pelabuhan perikanan selama musim ini untuk menentukan tangkapan insidental. Dan dalam upaya untuk mengurangi menangkap insidental dari penyu, GMTCS akan mencari dukungan dari industri perikanan.

Musim lalu, World Wildlife Fund (WWF) yang didanai program exchange programme between the Suriname Marine Turtle Project (STINASU), dimana dua orang dari kedua organisasi mengunjungi lokasi proyek yang berbeda, berbagi pandangan dan berpartisipasi dalam latihan pemantauan selama satu minggu.

Membuat karya GMTCS dan proyek penyu selama bertahun-tahun tidak lepas dari bantuan para sponsor, termasuk Chelonian Research Institute (CRI). Sebelumnya Florida Audubon Society, yang memberikan bantuan untuk untuk program pemantauan. menjadi sponsor dari awal GMTCS pada tahun 2000. Shell Antillen Guyana juga memberikan kontribusi 30-40 barel bensin ke proyek setiap tahun dan inisiatif ini sedang dilanjutkan dengan Simpson Oil Limited (SOL), yang secara keseluruhan mendukung proyek penyu selama lebih dari lima belas tahun.

WWF telah memegang proyek ini selama lebih dari sepuluh tahun, pendanaan program pemantauan dan pendidikan serta program-program dukungan kapasitas. Dengan kemitraan ini dan lembaga lain, baik lokal dan nasional, proyek penyu memiliki program yang sukses sepanjang dua dekade.

Pihak lain yang memberi dukungan adalah kementerian dan lembaga pemerintah, LSM, Environmental Protection Agency (EPA), yang Angkatan bersenjata penjaga pantai Guyana (GDF), PYARG, Korps Perdamaian Amerika Serikat, serta sukarelawan dan anggota masyarakat setempat dan para nelayan.

Others giving support were governmental ministries and agencies, NGOs, the Environmental Protection Agency (EPA), the Guyana Defence Force (GDF) Coast Guard, PYARG, US Peace Corps, as well as volunteers and members of the local communities and the fishermen.

http://www.stabroeknews.com/2010/stories/02/13/turtle-population-recovery-in-slow-curve-for-some-species/

Bagi Indonesia, pertemuan ini diharapkan dapat memberi beberapa keuntungan, di antaranya mendapatkan bantuan dari UNEP untuk peningkatan kapasitas dalam kaitannya dengan the economics ecosystems and biodiversity khususnya bagi pemerintah daerah, serta pembahasan hukum lingkungan (enviromental law) untuk menyepakati dua buah draf pedoman yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan nasional.

Gusti Muhammad Hatta mengatakan bahwa “Krisis global saat ini, yakni krisis ekonomi dunia dan krisis perubahan iklim, memberikan pelajaran yang berharga kepada seluruh bangsa di dunia. Krisis global hanya menyediakan pilihan untuk merubah pola pembangunan menjadi pembangunan yang tidak berpihak kepada pro-growth, namun juga pro-poor, pro-job, dan pro-environment.

Dari pertemuan ini juga diharapkan dapat dihasilkan dua kesepakatan, yaitu Decision on Ocean yang merupakan tindak lanjut dari Manado Ocean Declaration dan Nusa Dua Declaration yang merupakan pesan politis tingkat tinggi.

http://sains.kompas.com/read/2010/02/22/12401473/192.Negara.Ikuti.Konferensi.Lingkungan.di.Bali

Sosialisasi dibuka dengan pengenalan ekosistem karang, fungsi karang dan kemudian dilanjutkan dengan upaya penyelamatan terumbu karang hingga sampai ke Daerah Pengelolaan Laut Desa Tejakula serta fungsi dan manfaatnya. Para peserta yang semula masih asing dengan terumbu karang dan fungsi pentingnya kini mulai mengerti dan banyak bertanya hal sederhana apa yang dapat mereka lakukan untuk ikut serta dalam upaya perlindungan laut desa Tejakula.

“Saya akan menghimbau agar para staf memberi tahu bagaimana cara snorkeling yang ramah lingkungan dan tidak membahayakan bagi terumbu karang yang ada disini” ujar ibu Sri selaku office manager Gaia Oasis Bungalow.

Upaya yang dilakukan oleh Yayasan Gaia Oasis untuk mengedukasi stafnya patut diacungi jempol. Tidak selalu diperlukan kegiatan yang besar dan menghabiskan banyak biaya untuk ikut serta dalam penyelamatan terumbu karang. Sebarkan informasi yang anda tahu sudah merupakan langkah besar dan akan memberi hasil yang besar jika dapat dilakukan secara berantai.

Efektif sejak Pebruari 2010, semua penyelam yang menyelam di selatLembeh wajib membayar sebesar Rp 50,000 (~$5.35 atau ~€3.78) dan tentunya mengikuti aturan penyelaman yang berlaku.

Berikut beberapa aturan penyelaman yang ditetapkan :

• No touching or disturbing animals == dilarang menyentuh atau memegang hewan apapun
• No anchoring == dilarang menggunakan jangkar
• Dive Ratio of no more then 4 guests per 1 Dive Guide == Rasio pemandu selam dengan tamu  maksimal 1:4
• Maximum of 15 divers per site including dive guide == maksimal 15 penyelam di setiap site termasuk pemandu

Spons ini yang hidup di dalam rongga yang gelap di bawah karang, dan 90% dari makanan mereka terdiri dari karbon organik terlarut, yang tidak termakan oleh sebagian besar penghuni terumbu lainnya.

Lalu apa yang spons lakukan pada karbon sebanyak itu? Apakah mereka benar-benar mengkonsumsi banyak karbon, atau ada masalah dengan pengukuran yang dilakukan De Goeij’s? Dia mencari tahu di mana karbon akan kembali dan menerbitkan penemuannya bahwa spons merupakan salah satu hewan yang memiliki kemampuan pembelahan sel tercepat yang pernah diukur, dan bukannya tumbuh mereka membuang sel yang dihasilkannya.

Intinya, spons mendaur ulang karbon yang seharusnya dapat hilang ke dalam terumbu. De Goeij menerbitkan penemuannya pada 13 November 2009 di The Journal of Experimental Biology.

Dalam perjalanan ke Antillen Belanda De Goeij mulai melakukan penyelaman untuk mengetahui berapa banyak karbon yang dikonsumsi oleh spons. “Tempatnya sangat gelap dan secara teknis sulit untuk bekerja dalam rongga,” papar De Goeij.

Tim ini berhasil mengumpulkan spons, menempatkan mereka di ruang kecil dan menambahkan 5 – bromo-2′-deoxyuridine (BrdU). BrdU masuk ke dalam DNA dan akan membelah sel,” papar De Goeij, “sehingga sel-sel yang membawa label BrdU harus membelah, atau telah dibelah, karena molekul ini ditambahkan ke air spons, dan sel-sel hanya dapat membelah jika mereka menyerap karbon.

De Goeij mendiskusikan hasil deteksi BrdU dengan ayahnya, biokimiawan Anton De Goeij. De Goeij Sr menawarkan lebih baik berdiskusi dengan Bert Schutte di Maastricht, yang telah mengembangkan sistem deteksi BrdU untuk digunakan dalam terapi kanker. Mungkin dia bisa membantu De Goeij Jr menemukan bukti pembelahan sel dalam spons.

Mengambil sampel  di laboratorium patologi Maastricht, De Goeij akhirnya bisa mendeteksi label BrdU dalam sel spons. Hebatnya, setengah dari choanocyte (sel penyaring) pada spons merupakan sel-sel yang telah membelah. Siklus pembelahan sel choanocyte adalah fenomena pendek yaitu 5.4 jam. “Waktu tersebut bahkan lebih cepat daripada kemampuan kebanyakan bakteri membelah diri,” kata De Goeij.

Spons mampu mengambil jumlah karbon organik dalam jumlah besar seperti yang telah diukur oleh De Goeij. Tetapi kemana perginya karbon yang diserap jika spons tidak mengalami pertumbuhan. De Goeij berusaha untuk melihat apakah sel-sel mati dan hilang, tetapi ia tidak bisa menemukan bukti kematian sel.

De Goeij tahu bahwa ia telah melihat beberapa sel yang longgar, dan berpikir bahwa mereka artefak dari pemotongan sampel, tetapi ketika ia dan rekan-rekan Departemen Patologi kembali dan melihat sampel, De Goeij menyadari bahwa itu merupakan hasil pembelahan sel choanocytes. Dan kemudian De Goeij teringat tumpukan kecil material  berwarna cokelat yang ia temukan di sebelah spons di pjok akuarium setiap pagi.

Spons itu rupanya telah membelah menghasilkan sel yang baru, dan penghuni terumbu lainnya sekarang bisa mendapat makanan. ‘Halisarca caerulea adalah pendaur ulang energi bagi terumbu karang dengan cara membalik energi yang tidak dapat digunakan oleh organisme terumbu karang manapun (karbon organik) menjadi energi yang dapat digunakan oleh banyak organisme di sana (sel choanocytes tua yang dilepaskan spons), “papar De Goeij.

Sumber: http://www.sciencedaily.com

Demikian hasil pemantauan yang didapat oleh Tim Ekspedisi Garis Depan Nusantara ketika melakukan pendataan di pulau terdepan tersebut, seperti dilaporkan Antara.

Anggota Tim Ekspedisi Didi Sugandi melalui siaran pers di Jakarta, Kamis mengatakan, pihaknya bersama anggota tim ekspedisi lainnya menyaksikan sendiri cara perburuan penyu hijau di Pulau Enu yang termasuk sadis.

Dijelaskan, penyu-penyu hijau tersebut dijemur dalam posisi terlentang dan diikat, serta dibiarkan mati kepanasan. Setelah mati, kulit dan dagingnya diambil.

Di Pulau Enu, Tim Ekspedisi menemukan 13 ekor Penyu Hijau yang diikat dan terlentang. Dari 13 ekor tersebut, hanya sembilan ekor yang berhasil yang diselamatkan. Sisanya, empat ekor mati karena lemah dan tak bisa berjalan. Ia mengatakan, dalam menyelamatkan penyu-penyu tersebut, Tim Ekspedisi sampai harus menggunakan kayu untuk membalikkan penyu karena beratnya yang mencapai puluhan kilogram.

Penyu Hijau punya nilai “ekonomi” tinggi. Dari telur, kulit, hingga tempurungnya menjadi komoditas yang laku untuk dijual. Sebagai perbandingan, satu butir telur Penyu Hijau dihargai Rp4.000-Rp5.000, sedangkan telur ayam hanya Rp1.500-Rp2.000 saja, katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, di Indonesia, Penyu Hijau termasuk hewan yang dilindungi berdasarkan UU No 5 tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999. Sementara di tingkat regional, Pemerintah Indonesia menandatangani Konvensi Conservatory on Migration Species (CMS) dengan negara ASEAN dan Pasifik, katanya.

Ditambahkannnya, Pulau Enu adalah pulau terdepan yang tak berpenghuni di Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Kondisi pantai yang sepi dan pasirnya yang halus menjadikannya tempat yang nyaman bagi penyu untuk bertelur.

Kelompok anak-anak di Sailors Bay menyaksikan efek merusak tersebut saat menemukan seekor penyu hijau yang sudah menjadi bangkai, tampaknya sudah mati beberapa hari.

Penyu sepanjang 80 cm tersebut terlilit di sekujur tubuhnya dan terjebak oleh tali pancing. Penyu tersebut kehilangan salah satu sirip/flippernya, tersayat parah di leher dan juga teriris hingga tulang di sirip yang lainnya.

Salah seorang kelompok  anak yang menjadi saksi mata menyebutkan bahwa penyu itu benar-benar terlilit total dan sangat menderita.

Kelompok anak ini terlibat dalam kegiatan Hari Clean Up Australia di Sailors Bay. Mereka menyatakan bahwa setiap orang harus bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Setiap orang harus berpikir akan apa yang akan terjadi jika mereka tidak memperdulikan sampah mereka.

Darcy Phipps, 10 tahun, ketua kelompok tersebut berkata “orang seharusnya tidak perlu terburu-buru dan meninggalkan tali pancing dan jalanya.”

Sesuatu yang sepele ternyata berdampak sangat buruk.

sumber http://www.news.com.au/

Banjir yang melanda Bogor-Jakarta beberapa hari lalu merupakan bencana alam akibat faktor alam dan manusia (antropogenik). Tingginya curah hujan merupakan faktor alam, tetapi rendahnya resapan air ke tanah akibat alih fungsi lahan dan bangunan di sekitar kawasan Puncak merupakan faktor antropogenik.

Tentu banjir antropogenik tak hanya di Bogor-Jakarta, tetapi juga di daerah lain. Bagaimana pendekatan ekologi-politik (political ecology) mencermati fenomena banjir ini? Paling tidak ada tiga isu penting.

Pertama, isu sumber kerusakan lingkungan. Mitos bahwa orang miskin adalah perusak lingkungan cukup mengakar. Orang miskin hampir selalu jadi tertuduh atas berbagai kerusakan lingkungan, seperti kebakaran hutan, kerusakan terumbu karang, dan kerusakan mangrove. Ketika banjir pun, orang miskin jadi tertuduh karena membuang sampah sembarangan ke sungai atau membangun permukiman di sekitar daerah liaran sungai (DAS).

Sebegitu parahkah orang miskin sehingga setiap kerusakan lingkungan yang lalu menimbulkan bencana mereka selalu dituduh jadi penyebab? Mitos-mitos seperti ini kini sudah mulai ditinggalkan. Para ahli ekologi-politik, seperti Forsyth (2003) dalam bukunya Critical Political Ecology, justru berbalik mengonstruksi pemikiran baru bahwa orang kaya menggunakan sumber daya jauh lebih banyak dan karenanya memiliki dampak terhadap lingkungan lebih besar.

Dalam kasus banjir Bogor-Jakarta, pemikiran tersebut makin terbukti. Siapa pemilik vila, hotel, dan bangunan lain yang menyalahi tata ruang dan berdampak negatif secara ekologis di kawasan Puncak? Orang awam dengan mudah akan menjawab hanya orang kaya mampu memiliki itu semua. Hanya orang kaya yang memiliki akses untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan dan minta perlindungan ketika menyalahi tata ruang.

Kedua, isu relasi kewenangan dalam tata kelola hulu-hilir. Keterkaitan hulu-hilir dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) masih langka. Kesulitan paling menonjol adalah bahwa kawasan ekologi merupakan lintas wilayah administratif. Sementara di era otonomi daerah yang bertumpu pada kekuatan kabupaten/kota, ego kedaerahan ternyata memberikan kontribusi nyata pada sulitnya membangun pengelolaan kolaboratif SDA.

Kabupaten yang berada di hulu, karena membutuhkan tambahan pendapatan asli daerah, mengeksploitasi SDA atau industrialisasi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap wilayah hilir yang dikuasai pemerintah kabupaten/kota lainnya. Padahal, pengelolaan SDA dari hulu ke hilir membutuhkan koordinasi, kerja sama, serta keterpaduan. Tentu kasus banjir saat ini tidak terlepas dari perangkap persoalan tata kelola hulu-hilir tersebut. Munculnya istilah ”banjir kiriman Bogor” yang populer itu menggambarkan bahwa orang awam sudah memahami keterkaitan hulu-hilir.

Sekarang tinggal bagaimana Kementerian Kehutanan yang bertanggung jawab atas DAS, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DKI yang punya wilayah, serta pemkab/pemkot duduk bersama memecahkan masalah ini. Memang kuncinya pada konsistensi tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta keberanian menegakkan aturan dalam tata ruang tersebut.

Ketiga, isu relasi antarsektor. Pengelolaan hutan di kawasan hulu akan berdampak pada kondisi DAS, bahkan sampai ke wilayah pesisir. Keterkaitan hutan dan pesisir sangatlah erat. Pengelolaan hutan yang kurang pas akan bisa berdampak pada sedimentasi wilayah pesisir yang pada gilirannya dapat merusak ekosistem terumbu karang dan ekosistem pesisir lain. Akhirnya perikanan pun terganggu.

Namun, hingga saat ini keterkaitan pengelolaan lintas ekosistem dan sektor tersebut belum berkembang. Sebenarnya masyarakat zaman dulu memiliki cara sendiri mengelola keterkaitan hulu-hilir (hutan dan pesisir). Di Lombok Barat, ada sistem sawen yang mengatur kapan orang boleh menebang pohon di hutan, menanam padi, menangkap ikan. Untuk mengatur sawen, di hutan ada otoritas lokal bernama mangku alas, di sawah ada mangku bumi, dan di laut ada mangku laut. Mereka membangun koordinasi dan kolaborasi dalam pengelolaan masing-masing ekosistem. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa hutan-sawah-laut merupakan satu kesatuan dengan hutan sebagai buana alit. Hutan dianggap sebagai ”ibu” karena merupakan sumber air yang kondisinya akan berpengaruh pada ekosistem di hilir.

Diyakini oleh masyarakat bahwa sawen sangat berarti dalam menjaga kelestarian sumber daya di ketiga ekosistem. Sayangnya sawen harus berakhir pada tahun 1965-an ketika para mangku dituduh sebagai penganut komunis dan akhirnya institusi itu dihancurkan oleh negara. Ini sekadar gambaran bahwa sebenarnya masyarakat pun mampu melakukan pengelolaan itu.

Dari ketiga isu, tampak bahwa banjir merupakan ”puncak gunung es” dari sejumlah persoalan politik SDA hulu-hilir selama ini. Akar persoalannya adalah perlunya perubahan cara pandang sumber kerusakan lingkungan, relasi pusat-daerah dan antardaerah, serta relasi antarsektor. Perubahan cara pandang bukan semata wilayah akademik, tetapi juga politik karena implikasinya pada bagaimana cara pandang tersebut bisa tecermin dalam kebijakan baru nantinya.

Arif Satria Dosen Ekologi-Politik Fakultas Ekologi Manusia IPB

Strategi besar ini diharapkan dapat peningkatan produksi, dan pendapatan nelayan serta pembudidaya ikan. Untuk itu, KKP menempatkan perikanan budidaya sebagai ujung tombak dalam memacu produksi perikanan nasional. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad pada saat memberikan pembekalan kepada peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KKP di Balroom Gran Melia Hotel, Jakarta (17/2).

Revolusi Biru adalah revolusi mindset, suatu perubahan orientasi dalam melihat, menyikapi, economic opportunity yang sebelumnya dengan pendekatan darat (kontinental) menjadi pendekatan kelautan (samudera).

Revolusi Biru yang dicanangkan KKP adalah: (1) memperkuat kelembagaan dan SDM secara terintegrasi, (2) mengelola sumberdaya kelauan dan perikanan secara berkelanjutan, (3) meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan, dan (4) memperluas akses pasar domestik dan internasional.

Pertemuan antara unsur KKP, Pemerintah Propinsi, Pemerintah dan Kabupaten/Kota merupakan bagian dalam meningkatkan produksi perikanan. Berbagai pertemuan tersebut telah menghasilkan komitmen gerakan bersama dalam peningkatan produksi perikanan, khususnya dalam upaya memacu produksi perikanan budidaya.

Tahun 2009, produksi perikanan baru mencapai 10,065 juta ton, tapi tahun 2010 dan 2014 produksi perikanan ditargetkan sebesar 10,76 juta ton dan 22,39 juta ton. Produksi perikanan sebagian besar akan dipacu dari perikanan budidaya, yaitu sebesar 5,38 juta ton pada tahun 2010 dan 16,89 juta ton pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 353%.

Produksi perikanan akan ditransformasi, bila sebelumnya mengutamakan perikanan tangkap sebagai tulang punggung maka akan ke depan diarahkan ke perikanan budidaya dengan tetap berpegang penerapan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) atau Good Aquaculture Practices (GAP) sehingga memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai yang dipersyaratkan oleh pasar global.

Peningkatan produksi ini akan ditempuh dengan cara ekstensifikasi untuk komoditas rumput laut, lele, patin, nila, kerapu, kakap, mas, dan gurami. Komodias udang windu dan bandeng akan dipacu produksinya melalui intensifikasi tambak tradisional.

Program Minapolitan akan dikembangkan untuk mendukung peningkatan produksi, baik perikanan budidaya maupun tangkap. Salah satunya adalah dengan mengembangkan Kawasan Minapolitan, yaitu kawasan ekonomi yang terdiri dari sentra-sentara produksi dan perdagangan komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan kegiatan pendukung lainnya. Dengan kata lain, kawasan minapolitan ini akan menjadi titik-titik pertumbuhan ekonomi.

KKP juga akan melaksanakan program restrukturisasi armada perikanan nasional. Restrukturisasi ini dimaksudkan agar armada perikanan nasional mampu beroperasi di zona ekonomi eksklusif. Akan diberlakukan zero growth untuk armada perahu tanpa motor, sedangkan perahu tempel pertumbuhannya dibatasi 2% per tahun. Armada kapal dengan tonase di bawah 5 gros ton pertumbuhannya diarahkan sekitar 3%. Untuk armada kapal menengah yaitu 5 sampai dengan 10 gros ton dipacu agar tumbuh 8%, untuk armada 10- 30 groston 12%, dan yang paling besar adalah armada 55% dalam lima tahun.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan nelayan, KKP juga mengusulkan kepada Presiden untuk mengadakan 1000 unit kapal penangkap ikan yang berukuran 30 sampai dengan 60 GT senilai Rp 1,5 triliun selama lima tahun. Ini akan mendorong peningkatan produkstivitas dan pendapatan nelayan karena mampu mengakses perairan yang lebih jauh dari pantai dan menggeser serta mengurangi tekanan sumberdaya ikan di pantai serta konflik kepentingan antar nelayan.

Upaya tersebut tentu memperhatikan pula ketentuan internasional, baik yang terkandung dalam Code of Conduct for Fisheries (CCRF) dan ketentuan atau kesepakatan internasional, termasuk yang dikeluarkan oleh organisasi manajemen perikanan regional atau Regional Fisheries Management Organization (RFMOs).

Kegiatan Rakernas ini sendiri akan membahas dua agenda besar, yaitu (1) akselerasi pembangunan kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat, dan (2) kebijakan, program dan kegiatan prioritas 2010 – 2014 yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas, daya saing, akses pasar, dan penguatan kelembagaan dan SDM.

Dua agenda tersebut dibahas bersama atara pimpinan KKP dengan para Pemerintah Daerah. Topik  dari rakernas kali ini yaitu “Akselerasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat”, kegiatan ini dihadiri oleh beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan dan anggota Komisi IV DPR-RI, beberapa Gubernur/Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Kelautan dan Perikanan seluruh Indonesia, para pakar dari Perguruan Tinggi, dan perwakilan asosiasi kelautan dan perikanan.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Dr. Soen’an H. Poernomo, M.Ed., Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP.08161933911)

sumber : Antara